LOMBOK | kawanbisnis.com – Bank Indonesia menggelar Sharia Financing Forum (SHAFF) 2026 Regional Kawasan Timur Indonesia (KTI) sebagai ikhtiar mendorong peran pembiayaan untuk menguatkan ekonomi dan keuangan syariah dalam perekonomian regional.
Kegiatan Forum Grup Diskusi (FGD) tersebut menjadi bagian dari rangkaian Festival Ekonomi Syariah (FESyar) KTI 2026 yang berlangsung di Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Barat.
Sejumlah narasumber dari kalangan regulator, akademisi, dan praktisi ekonomi syariah dihadirkan dalam kesempatan itu. Antara lain; Direktur Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi NTB Hario Kartiko Pamungkas, Ekonom Ahli Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah Bank Indonesia R. Eko Aldi Irianto, serta Muhammad Hasan Gaido, Ketua Komite Pengembangan Industri Halal dan Ekosistem Haji IAEI sekaligus Founder & CEO Gaido Group.
Kegiatan ini diikuti oleh pimpinan Bank NTB Syariah, perbankan syariah, BPRS, lembaga pengelola zakat, BAZNAS, lembaga amil zakat, serta berbagai pemangku kepentingan pengembangan ekonomi syariah di Kawasan Timur Indonesia.
Dalam paparannya, R. Eko Aldi Irianto mengajak seluruh peserta untuk membahas pengembangan UMKM berdasarkan data dan kondisi riil di lapangan, bukan hanya berbicara mengenai potensi.
“Kita perlu melihat persoalan yang dihadapi UMKM secara objektif,” katanya.
Menurut dia, fondasi ekonomi UMKM saat ini menghadapi berbagai tantangan sehingga perlu dirumuskan solusi bersama agar UMKM kecil dapat naik kelas menjadi menengah, dan UMKM menengah berkembang menjadi usaha besar.
“Pembiayaan perbankan syariah, termasuk Kredit Usaha Rakyat (KUR), harus semakin tepat sasaran sehingga pelaku usaha benar-benar merasakan kehadiran pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan,” ujarnya.
Sementara, Muhammad Hasan Gaido menekankan pentingnya pengelompokan skema pembiayaan sesuai karakteristik UMKM.
Menurutnya, pelaku usaha mikro yang baru memulai usaha dapat dibantu melalui skema Qard Hasan, yaitu pembiayaan tanpa biaya administrasi maupun bagi hasil, sedangkan pelaku usaha yang telah berkembang dapat memperoleh akses pembiayaan KUR maupun pembiayaan syariah lainnya dengan biaya yang terjangkau.
Ia juga mengusulkan agar pembiayaan KUR syariah memiliki margin yang semakin rendah, bahkan di bawah lima persen, sehingga mampu memperkuat permodalan sektor UMKM.
Selain pembiayaan, Hasan Gaido menegaskan bahwa keberpihakan pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan harus diwujudkan melalui peningkatan penggunaan produk UMKM, pendampingan usaha, serta literasi ekonomi syariah.
“Menjadi pelaku usaha ekonomi syariah bukan hanya aktivitas bisnis, tetapi juga bagian dari dakwah. Bekerja merupakan ibadah. Karena itu, melalui forum ini mari kita percepat terwujudnya program 1 juta pengusaha ekonomi syariah di Indonesia,” tegasnya.
“Kami juga telah menyiapkan ekosistem ekonomi syariah digital melalui aplikasi Gaidoo.id sebagai platform yang mengintegrasikan berbagai layanan ekonomi syariah dalam satu genggaman,” imbuhnya.
Sementara itu, Agus Direktur Bank NTB Syariah menambahkan, pertumbuhan ekonomi dan keuangan syariah di Provinsi Nusa Tenggara Barat saat ini berada di atas rata-rata nasional.
Menurutnya, berbagai inovasi, termasuk Program Rinjani, menjadi bagian dari upaya memperkuat integrasi digital dalam pengembangan ekonomi syariah di daerah. (*)
